News

Netralitas Penyelenggara Pilkada Bisa Menjadi Potensi Konflik

Senin, 29 Agustus 2016

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ketua Panwaslu Aceh, Asqalani mengatakan selain potensi konflik terkait regulasi dan anggaran pelaksana pilkada, netralitas penyelenggara pilkada juga bisa menjadi potensi konflik, termasuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta politik uang.

Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Pilkada 2017 yang diselenggarakan Katahati Institute bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Linmas Aceh, Jumat (26/8).

FGD ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Basri M. Sabi, Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Adrian, Kepala Badan Kesbangpol Linmas, Saidan Nafi, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Adi Warsidi, perwakilan organisasi masyarakat sipil Aceh dan perwakilan BEM Universitas Muhammadiyah Aceh, Unsyiah dan UIN Ar-Raniry.

“Potensi konflik juga dapat terjadi kerena sengketa pilkada, baik peserta dengan peserta maupun peserta dengan penyelenggara,” sebutnya.

Ancaman bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mendukung atau tidak mendukung salah satu calon, kata Asqalani maka kemungkinan PNS itu akan dimutasi atau mendapatkan ancaman lainnya.

“Keterlibatan kepala desa sebagai PPS juga menjadi potensi konflik di tingkat desa, dan potensi konflik lainnya hingga saat ini belum ada tim pengawasan khusus untuk verifikasi faktual untuk dukungan calon independen,” sebutnya.

Direktur Katahati Institute, Raihal Fajri mengatakan salah satu rintangan yang akan menjadi fokus banyak pihak, baik para petarung maupun pemilih adalah potensi konflik.

“Belajar dari pengalaman pelaksanaan pilkada sebelumnya konflik bahkan terjadi hingga merenggut nyawa. Tentu hal ini tidak diharapkan dalam alam damai pascaperjanjian damai di Helsinki sebelas tahun silam,” sebut Raihal.

Menurut Raihal, meskipun ikrar antar para pihak telah digaungkan pada saat launching Pilkada Damai beberapa waktu lalu, namun gema potensi konflik jelang pilkada mulai terdengar.

“Sehingga saat terjadi letusan senjata di salah satu posko pemenangan salah satu kandidat hanya berlalu tanpa adanya pelaku yang jelas dan apa motifnya,” kata Raihal. [Sammy/rel]

Netralitas penyelenggara pilkada bisa menjadi potensi konflik