News

Rencana Pembangunan Perlu Transparansi dan Assessment

Kamis, 26 Desember 2013
Nurdin Hasan Mantan Direktur Komunikasi & kelembagaan BRR Aceh (dua kanan), Raihal Fajri Direktur Kata Hati Institute (dua kiri) dan Radius Priatama Survival / Korban Tsunami (kiri) menjadi narasumber talkshow di Radio Serambi FM 90.2 MHz, Meunasah Manyang PA, Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (25/12) dengan tema Perencanaan Pembangunan Berbasis Bencana, belajar dari praktik baik penanganan pasca Tsunami Aceh 2004 . SERAMBI/BEDU SAINI

Nurdin Hasan Mantan Direktur Komunikasi & kelembagaan BRR Aceh (dua kanan), Raihal Fajri Direktur Kata Hati Institute (dua kiri) dan Radius Priatama Survival / Korban Tsunami (kiri) menjadi narasumber talkshow di Radio Serambi FM 90.2 MHz, Meunasah Manyang PA, Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (25/12) dengan tema Perencanaan Pembangunan Berbasis Bencana, belajar dari praktik baik penanganan pasca Tsunami Aceh 2004 . SERAMBI/BEDU SAINI

BANDA ACEH – Sembilan tahun pascagempa dan terjadi di Aceh, memberikan pembelajaran di antaranya tentang perencanaan pembangunan berbasis bencana. Karenanya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depan agar perencanaan pembangunan berkelanjutan khususnya bagi Aceh dan belahan dunia lain secara umum pascabencana, menjadi lebih baik.

Hal itu dibahas dalam talk show interaktif di Radio Serambi FM 90.2 MHz. Talkshow yang didukung Kata Hati Institute itu bertajuk “Perencanaan Pembangunan Berbasis Bencana; Belajar dari praktik Baik Penanganan Pascatsunami Aceh 2004”, menghadirkan narasumber Direktur Kata Hati Institute Raihal Fajri, korban tsunami Radius Priatama, dan mantan Deputi Komunikasi dan Kelembagaan BRR Nurdin Hasan.

Radius yang merupakan korban tsunami asal Lhoknga ini mengatakan saat itu (tsunami-red) para korban dalam waktu yang terbilang cepat memperoleh bantuan. “Para korban tsunami termasuk saya saat itu (tsunami-red) lumayan cepat memperoleh bantuan, karena yang membantu tidak hanya relawan dan muspika, tetapi juga masyarakat setempat,” katanya saat talkshow.

Menanggapi cerita Radius, Raihal mengatakan selain bantuan dan partisipasi masyarakat dalam menolong korban bencana, juga perlu adanya tranparansi. “Transparansi adalah pengelolaan data dan informasi. Selain pentingnya menerima bantuan secara cepat, tapi diperlukan akses informasi yang transparan. Sehingga bagi korban atau penerima bantuan dapat menginformasikan daerah mana yang memerlukan bantuan dan pemberi bantuan pun dapat dengan cepat menyalurkan bantuannya,” jelasnya.

Raihal juga menyebutkan selain transparansi, proses lain yang dapat diambil pembelajaran adalah proses assessment (penilaian). “Ini agar jumlah bantuan seperti rumah bagi korban bencana tidak membludak. kalau ini terjadi perlu dikaji ulang, karenanya dalam pembangunan harus ada tools yang dirumuskan agar hal seperti itu tidak terjadi,” jelasnya.

Sementara Nurdin menyarakankan pemerintah melalui Badan Peanggulangan Bencana Aceh (BPBA) terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tanggap bencana, sehingga mengurangi jumlah korban akibat bencana. “Sosialisasi yang dimaskud tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Apalagi Aceh merupakan zona bencana,” katanya.(sr)

TAGs: