News
Konsolidasi Gampong Mandiri bersama Kementerian Desa
Rabu, 14 Desember 2016
Banda Aceh,katahati institute mengadakan diskusi yang bertajuk Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang diselenggarakan di kantor katahati yang beralamat di Jl. T. Iskandar Ule Kareng-Banda Aceh. (Rabu,14/12/2016). Acara yang diikuti berbagai LSM di Aceh dengan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi melahirkan komitmen bersama untuk pengetahuan masyarakat gampong tentang transparansi pengelolaan dana gampong. Diskusi tersebut melahirkan komitmen bersama dalam satu wadah Jaringan Peduli Gampong (JPD).
Dalam diskusi ini turut dibahas masalah berbagai regulasi dan implementasi Undang-undang desa yang sudah berjalan selama dua tahun. Saiful Isky dari Forum LSM Aceh pada diskusi yang digagas katahati institute menjelaskan berbagai persoalan dari penerapan permendes, dimana cukup memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat dan gampong di Aceh. “Seharusnya masyarakatharus aktif dalam mengembangkan semua program yang dijalankan aparatur gampong sesuai dengan regulasi hukum yang ada untuk menunjang pembangunan fisik maupun non fisik”, jelasnya, Rabu, 14/12/2016.
KNPP P3MD, Sutardjo dalam diskusi tersebut menjelaskan panjang lebar tentang regulasi dalam pengembangan transparansi pengelolaan dana gampong serta pemberdayaan masyarakat gampong yang berbasis aplikatif. Karena, menurut dia, kondisi gampong saat ini serba ketinggalan dari sisi penggunaan database yang lengkap, regulasi dan lainnya. “Aset yang berharga di gampong itu salah satunya harus adanya program pengembangan berbasis aplikatif”, jelasnya.
Selain itu, Sutardjo juga memberikan gambaran tentang program yang ada di Kemendesa sangat banyak untuk diteruskan pada masyarakat dalam pengembangan usaha masyarakat selain pembangunan. Tentunya dalam hal ini, LSM di Aceh harus mendorong aparatur ganmpong dan pemerintah daerah untuk berpartisipatif dalam pembangunan gampong. “gampongseharusnya memliki produk dan program unggulan untuk dikenal pemerintahdan gampong lainnya, agarterpacu semangat gampong lainnya dalam pembangunan dan transparansi pengelolaan anggaran gampong”. Terangnya.